modernchic.id – Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi isu penting yang mengganggu kenyamanan warga di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan solusi dengan seruan pada kepala daerah untuk mempertimbangkan kebijakan kenaikan PBB ini secara matang.
Surat Edaran untuk Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, telah mengeluarkan surat edaran terkait masalah kenaikan pajak bumi dan bangunan yang tengah marak. Dalam surat edaran tersebut, Tito meminta kepala daerah untuk mempertimbangkan faktor sosial ekonomi masyarakat sebelum melakukan keputusan apapun tentang PBB.
“Saya sudah mengeluarkan surat edaran, sudah melakukan zoom meeting, (menyampaikan) pada seluruh kepala daerah untuk, yang pertama, agar diperhatikan betul faktor sosial ekonomi masyarakat di daerahnya,” ujar Tito.
Lebih jauh, Tito menegaskan bahwa jika keputusan untuk menaikkan PBB dirasa memberatkan masyarakat, maka keputusan tersebut harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Hal ini menunjukkan dukungan untuk mencegah timbulnya masalah sosial yang lebih besar.
Mekanisme Tembusan Kebijakan Menaikkan PBB
Dalam surat edarannya, Tito meminta kepala daerah yang mengusulkan kenaikan PBB agar memberikan tembusan kepada Kemendagri dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah. Kebijakan ini bertujuan agar Kemendagri bisa melakukan kajian dan memberikan masukan terkait keputusan tersebut.
“Dengan adanya tembusan itu, maka Kemendagri ke depannya bisa ikut melakukan review dan memberikan masukan,” tambah Tito, menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengambilan kebijakan fiskal.
Gubernur setiap daerah diingatkan menjadi pihak utama yang melakukan review kebijakan kenaikan pajak. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah pusat dalam menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
Respon dan Keluhan Masyarakat
Berbagai laporan warga menunjukkan bahwa keluhan tentang kenaikan PBB kian meningkat di beberapa daerah. Contohnya di Pati, Bupati Sudewo sempat merencanakan kenaikan PBB hingga 250 persen, namun mendapat penolakan keras dari warganya hingga akhirnya dibatalkan.
Di kota lain seperti Jombang dan Cirebon, sejumlah warga juga melaporkan adanya kenaikan PBB mencapai 1000 persen, yang semakin menambah keresahan di tengah masyarakat.
Kenaikan pajak yang signifikan ini menjadi perhatian pemerintah, dan Tito menegaskan bahwa kebijakan harus selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.
